Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi "platform kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Miftah Senin, 16 Oktober 2017 17:20 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai direalisasikan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mulai merealisasikan program Kotaku (kota tanpa kumuh). Program tersebut adalah program kerjasma Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bermaksud untuk membangun sistem terpadu bagi penanganan kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. JAKARTA, KOMPAS.com - Kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memasuki hari ke-16, Rabu (13/12/2023).. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Informasi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Anies akan mengawali kampanye di Riau dengan mengunjungi kawasan Kampung Kumuh. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah menyerap 12.046 tenaga kerja hingga 31 Agustus 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan program kota tanpa kumuh (kotaku) atau urban slum upgradin g meningkatkan ketahanan permukiman dan perekonomian masyarakat. Program Kotaku memiliki tujuan, pertama, menurunkan luas permukiman kumuh. Kedua, penyediaan infrastruktur permukiman. Ketiga, mendorong Pemda dalam penerapan regulasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keempat, mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder. KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalankan rehabilitasi 247 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, salah satunya Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan upaya Pemprov Banten untuk menekan angka stunting Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas permukiman di Desa Tebara melalui Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada 2014-2016, serta Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai 2017. Pada Program Kotaku, infrastruktur permukiman yang telah terbangun melalui dana APBD pada 2017 meliputi jalan rabat, MCK URNwK.